SELURUH BERITA

Bima, 20 September 2024 - Kepala SMAN 1 Woha, bersama dengan kepala sekolah lainnya, menghadiri Rapat Koordinasi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) jenjang SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTB pada Jumat, 20 September 2024. Kegiatan yang digelar di Aula SMKN 2 Kota Bima ini dihadiri oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Bapak Nur Ahmad, M.Pd, Kepala Cabang Dinas (KCD) Bima dan Kota Bima, Kepala KCD Dompu, serta seluruh kepala sekolah dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu.

Dalam sambutannya, Kabid GTK menyampaikan beberapa poin penting terkait arah kebijakan penyusunan formasip tenaga pendidik, khususnya mengenai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Guru ASN. Salah satu isu yang diangkat adalah pentingnya kembalinya guru P3K ke sekolah asal sesuai Surat Keputusan (SK) mereka, karena terkait dengan penilaian kinerja. Guru P3K yang tidak kembali berpotensi mengalami pemutusan kontrak, meskipun GTK saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mencari solusi yang tepat.

Beberapa langkah yang diambil GTK meliputi kebijakan bagi P3K yang ingin kembali ke sekolah asal sesuai SK, dengan penilaian kinerja yang akan dilakukan di sekolah asal jika penilaian di tempat yang baru tidak memungkinkan. GTK juga mengusulkan BKD untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait potensi masalah jarak tempat tinggal dan ketersediaan jam mengajar jika P3K dikembalikan ke sekolah asal.

Kabid GTK juga menyinggung terkait proses penandatanganan SK Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang dipastikan akan rampung pada September 2024. SK GTT tinggal menunggu tanda tangan Kepala Dinas atau KCD, sementara untuk PTT sedang dalam proses petikan. Target penyelesaian SK PTT diharapkan selesai pada Oktober 2024.

Pada sesi pemaparan, juga disampaikan bahwa pemetaan PTK dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Namun, untuk tahun 2024, tidak ada formasi Guru untuk pengadaan CPNS di Provinsi NTB. Sementara itu, formasi P3K di provinsi ini hanya tersedia untuk 500 orang, dengan rincian 130 formasi untuk jabatan fungsional guru dan 13 formasi untuk tenaga kependidikan.

Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini diakhiri dengan agenda analisis kebutuhan formasi dan tindak lanjut dari hasil pemetaan tersebut. Kepala KCD Bima dan Kota Bima, Ibu Hj. Maryatun, S.Pd, MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa di wilayahnya terdapat lima kepala sekolah yang akan purna tugas pada 2024 dan enam kepala sekolah yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT). Pemetaan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan di masa mendatang.

Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menjaga kualitas pendidikan di Provinsi NTB, khususnya untuk menciptakan generasi emas yang mandiri dan berdaya saing.

(A'MR).